Dasar Hukum
 
Dasar hukum layanan advokasi bagi Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat:
  1. Undang-Undang RepubIik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan